Konsultan Perizinan & Dokumen Lingkungan

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) adalah kajian atas dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Dokumen ini menjadi prasyarat pengambilan keputusan sebelum kegiatan dimulai, dan wajib dimiliki oleh rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting.

DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) berlaku untuk usaha yang sudah memiliki izin dan berjalan, tetapi belum memiliki dokumen AMDAL. DELH disusun sebagai bagian dari proses audit lingkungan agar status legalitas lingkungan usaha tersebut menjadi lengkap.

Yang kami kerjakan:

• Penapisan (screening) wajib tidaknya AMDAL sesuai daftar usaha/kegiatan
• Penyusunan Kerangka Acuan (KA), dokumen ANDAL, dan RKL-RPL
• Pendampingan sidang/rapat penilaian bersama instansi lingkungan hidup
• Penyusunan DELH untuk usaha eksisting yang belum berdokumen

UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah rangkaian standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha yang tidak memiliki dampak penting dan bukan tergolong usaha mikro kecil. Dokumen ini menjadi prasyarat perizinan berusaha.

DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) diperuntukkan bagi usaha yang sudah memiliki izin dan berjalan, namun belum memiliki UKL-UPL — berfungsi melengkapi dokumen lingkungan secara retroaktif.

Yang kami kerjakan:

• Identifikasi kewajiban UKL-UPL berdasarkan skala dan jenis kegiatan
• Penyusunan formulir UKL-UPL beserta rencana pengelolaan & pemantauan
• Penyusunan DPLH bagi usaha yang telah berjalan
• Koordinasi pengurusan persetujuan ke instansi terkait

Setelah dokumen AMDAL disetujui, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) harus diimplementasikan secara rinci di lapangan — mulai dari titik pemantauan, parameter yang diuji, hingga jadwal pelaporan berkala kepada instansi lingkungan hidup.

Yang kami kerjakan:

• Penyusunan rincian teknis pelaksanaan RKL-RPL per periode
• Pengambilan dan pengujian sampel lingkungan (air, udara, tanah)
• Penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL secara berkala
• Evaluasi kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen lingkungan yang disetujui

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) diperuntukkan bagi usaha dengan dampak lingkungan paling kecil, termasuk usaha mikro dan kecil. Berbeda dari AMDAL dan UKL-UPL, SPPL bersifat pernyataan komitmen mandiri yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pelaku usaha.

Yang kami kerjakan:

• Konsultasi kelayakan penggunaan SPPL sesuai skala usaha
• Pendampingan penyusunan pernyataan komitmen lingkungan
• Bantuan proses melalui sistem perizinan berusaha (OSS)

Persetujuan Teknis (Pertek) diperlukan untuk aspek operasional tertentu yang berpotensi mencemari lingkungan, misalnya pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah, atau emisi sumber tidak bergerak. Pertek menjadi salah satu prasyarat sebelum diterbitkannya Surat Layak Operasi (SLO).

Yang kami kerjakan:

• Penyusunan dokumen teknis pembuangan/pemanfaatan air limbah
• Penyusunan kajian teknis emisi dan pengendalian pencemaran udara
• Pendampingan proses pengajuan hingga terbit persetujuan

Untuk kegiatan yang tidak diwajibkan memiliki Persetujuan Teknis tersendiri, ketentuan teknis operasionalnya tetap harus dimuat dan dipenuhi dalam dokumen lingkungan — baik RKL-RPL maupun UKL-UPL — sebagai bagian dari persetujuan lingkungan yang berlaku.

Yang kami kerjakan:

• Penyusunan rincian teknis pengelolaan limbah dan sarana lingkungan
• Integrasi rincian teknis ke dalam dokumen RKL-RPL atau UKL-UPL
• Pendampingan kesesuaian teknis saat verifikasi lapangan